Pemprov DKI Jakarta Gratiskan PBB, Ada Motif Terselubungkah?

Mama saya senang bukan kepalang. Semua itu berpula ketika tetangga di sekitar rumah memberi tahu bahwa PBB mereka digratiskan oleh Pemprov DKI Jakarta. Karena penasaran Mama langsung mengambil lembar tagihan PBB yang sudah di dapat, dibantu Bapak RT setempat mencari keterangan yang menjelaskan tagihan gratis.

Benar saja ternyata PBB rumah kami gratis. Saya yang sudah lebih dahulu melihat tagihan tersebut tidak sadar bahwa PBB rumah kami gratis. Setelah googling sana-sini diperoleh informasi bahwa Pemprov DKI Jakarta mulai tahun 2016 menggratiskan PBB bagi warga Jakarta yang nilai bangunannya di bawah Rp 1 Milliar.

Apa alasan Pemprov DKI sehingga mau melakukan itu, dari situs okezone.com saya kutipan omongan Ahok sebagai berikut :

"PBB kita sudah siapkan itu, tinggal pergub. Jadi, kita pikir ini ekonomi begitu susah. Kita bantu orang yang betul-betul tapi adil. Tugas kami mengadministrasi keadilan sosial. Jadi, siapa pun orang yang tinggal di rusun atau rumahnya berharga Rp1 miliar ke bawah tidak perlu bayar PBB, nol!" ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Sungguh mulia sekali niat Pemprov DKI Jakarta. Seumur hidup saya tinggal di Ibu Kota, baru kali ini Mama saya sumringah karena tidak bayar PBB. Perlambatan ekonomi, inflasi tinggi serta daya beli masyarakat menurun adalah beberapa faktor yang membuat warga Jakarta begitu lega dengan pembebasan biaya PBB tersebut.

Lalu apakah ini adalah salah satu cara Ahok untuk menarik simpati warga Jakarta, agar terpilih kembali di Pilkada DKI Jakarta 2017? Yang jelas usaha Ahok ini sudah membuat Mama saya terhipnotis, walau berbeda keyakinan dengan Ahok, Mama dengan sangat yakin akan kembali memilih Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Apapun dasar tujuan Ahok melakukan itu, saya tidak peduli. Yang saya peduli rakyat Jakarta khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah sangat terbantu dengan kebijakan penghapusan PBB tersebut.

Tidak hanya masyarakat kelas bawah yang diuntungkan, warga kelas atas dengan tagihan PBB ratusan juta rupiahpun akan sumringah dengan kebijakan ini.